Bupati Nikson Nababan Terus Tuntut Adanya Standar Pelayanan Publik dari SKPD

Bupati Nikson Nababan Terus Tuntut Adanya Standar Pelayanan Publik dari SKPD

Setelah mendapat surat untuk penetapan standar pelayanan publik dari Ombusdman Sumatera Utara, Bupati Nikson Nababan langsung menyurati SKPD. Dalam surat ini berisi tuntutan pelayanan yang berhubungan dengan publik agar disesuaikan sesuai standar. Pihaknya tidak mau berlama-lama setelah masuknya surat dari Ombudsman ini. Beliau berharap agar SKPD segera menyerahkan standar pelayanan publik kepada Bupati agar segera disahkan. Sehingga standarisasi pelayan publik yang ada di Tapanuli Utara maksimal dan seragam.

Bupati Nikson Nababan berharap semua instansi yang mendapat surat permintaan penyusunan standar pelayanan publik segera merespon. Dengan begitu agar bisa diketahui tentang kendali yang dihadapi dalam penerapannya. Juga agar ada respon cepat untuk membenahi kendala yang menghambat. Itu dikarenakan pelayanan publik sangat penting karena menjadi yang terdepan untuk berhubungan dengan masyarakat. Ketidakpuasan pelayan publik terhadap masyarakat akan berdampak negatif terhadap kepemimpinan pemerintah daerah.

Menurut Bupati Nikson Nababan ada 14 macam standar pelayanan yang menjadi acuan di Tapanuli Utara. Yaitu dasar hukum, sistem, prosedur, jangka waktu penyelesaian, dan juga tarif. Karena tanpa adanya standarisasi yang jelas, bisa berpotensi adanya kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Juga bisa berdampak pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal. Dan lebih parah adanya gelombang protes dari masyarakat sehingga bisa menimbulkan kesan negatif terhadap pemimpin daerah.

Agar standarisasi pelayanan publik berjalan secara maksimal, Bupati Nikson Nababan juga akan sering melakukan sidak. Tidak hanya itu demi terciptanya pelayanan publik yang maksimal, bukan hanya sistem yang beliau perbaiki. Yang menjalankan sistem juga tidak luput dari perhatian beliau. Beliau berharap tim yang berhubungan dengan pelayanan publik, harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Hal itu agar tim mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hingga kini Bupati Nikson Nababan masih sering melakukan komunikasi dengan kepala dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tidak itu saja, beliau juga terus berkomunikasi secara langsung dengan aparatur sipil daerah. Itu semua dilakukan demi meningkatkan kinerja pelayanan publik. Tidak lupa beliau juga menyiapkan sarana untuk menampung keluhan dari masyarakat. Dengan harapan apa yang menjadi keluhan bisa segera dilakukan perbaikan.

Diakui oleh Bupati Nikson Nababan SDM yang rendah juga bisa berpengaruh kepada aparatur sipil daerah yang bertugas di pos pelayanan pemerintahan daerah. Itu terjadi karena masih maraknya praktik KKN. Hanya dengan bermodalkan uang yang cukup banyak tanpa memiliki kualifikasi yang memenuhi, sesorang bisa menjadi aparatur sipil daerah. Juga dengan memanfaatkan koneksi kekerabatan dengan orang dalam menjadi sebab disusupinya struktur pemerintahan oleh orang tanpa kualitas yang memadai. Sehingga tidak heran jika pos pelayanan publik menjadi tidak maksimal.

Dengan adanya praktik KKN seperti itu menjadikan pelayan publik menjadi rawan terjadi kecurangan. Mulai dari lambatnya pelayanan, suap, hingga pungli menghantui pelayan publik yang ada. Dan untuk mengantisipasi itu semua, Bupati Nikson Nababan sudah menyiapkan strategi khusus. Beliau mengecek secara langsung ke lapangan untuk memastikan berjalannya pelayanan dengan baik. Dan berjanji akan menghabisi oknum yang melakukan pungli, mulai dari sanksi pemotongan tunjangan hingga pemecatan.

Menurut Bupati Nikson Nababan, kualitas pelayanan publik meskipun sudah memiliki standar yang bagus namun tanpa dukungan SDM, itu menjadi hal sia-sia. Oleh karenanya untuk peningkatan SDM, beliau sudah menyiapkan sejak dini. Dengan cara membuat standar kualifikasi tenaga pengajar. Dan juga melakukan pemerataan pendidikan hingga ke seluruh pelosok Tapanuli Utara. Dengan begitu diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang siap menjalankan roda pemerintahan, yang utamanya di Tapanuli Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*